Dilema Pemilihan Kepala Daerah di Yogyakarta

Daerah Istimewa Yogyakarta (atau Jogja, Yogya, Yogyakarta, Jogjakarta dan seringkali disingkat DIY) adalah sebuah provinsi di Indonesia yang terletak di bagian selatan Pulau Jawa dan berbatasan dengan Provinsi Jawa Tengah di sebelah utara. Secara geografis Yogyakarta terletak di pulau Jawa bagian Tengah.

Kesultanan Yogya

Daerah Istimewa Yogyakarta adalah sebuah provinsi yang berdasarkan wilayah Kasultanan Ngayogyakarta Hadiningrat dan Kadipaten Pakualaman. Selain itu ditambahkan pula mantan-mantan wilayah Kasunanan Surakarta Hadiningrat dan Praja Mangkunagaran yang sebelumnya merupakan enklave di Yogyakarta.

Saat pertama kali didirikan oleh Pangeran Mangkubumi pada saat itu, Yogyakarta bernama Ngayogyakarto Hadiningrat. Luas Yogyakarta sekitar 3.186 km persegi, dengan total penduduk 3.226.443 (Statistik Desember 1997). Semula Yogyakarta merupakan bagian dari Kerajaan Mataram namun, mulai 1755 Kerajaan Mataram dibagi menjadi Yogyakarta dan Surakarta (Solo). Keraton Yogyakarta memegang kebudayaan murni di tengah modernisasi selama berabad-abad. Yogyakarta merupakan pusat kebudayaan Jawa seperti tarian, lukisan, wayang kulit, musk gamelan, hingga kesenian lainnya.

Namun, sejalan dengan perubahan undang-undang yang ditambah dengan reformasi, maka terjadi masalah pada pengisian jabatan gubernur. Hal itu terjadi  karena sejak 1965 Daerah Istimewa Yogyakarta dijadikan provinsi sebagaimana provinsi-provinsi lain di Indonesia. Sehingga DIY harus mengikuti seluruh UU Pemerintahan Daerah yang dikeluarkan oleh DPR sama seperti daerah yang lain. Dilema muncul ketika masyarakat menginginkan agar corak pemerintahan Daerah Istimewa Yogyakarta tetap seperti saat ini dan di sisi yang lain pemerintah RI menginginkan agar disamakan dengan provinsi lain, dengan alasan mengefektifkan demokrasi.[1]

Pemerintahan Daerah Istimewa Yogyakarta dapat dirunut asal mulanya dari tahun 1945, bahkan sebelum itu. Beberapa minggu setelah Proklamasi 17 Agustus 1945, atas desakan rakyat dan setelah melihat kondisi yang ada, Hamengkubuwono IX mengeluarkan dekrit kerajaan yang dikenal dengan Amanat 5 September 1945.   Isi dekrit tersebut adalah integrasi monarki Yogyakarta ke dalam Republik Indonesia. Dekrit dengan isi yang serupa juga dikeluarkan oleh Paku Alam VIII pada hari yang sama. Dekrit integrasi dengan Republik Indonesia semacam itu sebenarnya juga dikeluarkan oleh berbagai monarki di Nusantara, walau tidak sedikit monarki yang menunggu ditegakkannya pemerintahan Hindia Belanda setelah kekalahan Jepang.

Dengan memanfaatkan momentum terbentuknya Badan Pekerja Komite Nasional Indonesia Daerah Yogyakarta pada 29 Oktober 1945 dengan ketua Moch Saleh dan wakil ketua S. Joyodiningrat dan Ki Bagus Hadikusumo, maka sehari sesudahnya, semufakat dengan Badan Pekerja KNI Daerah Yogyakarta, Hamengkubuwono IX dan Paku Alam VIII mengeluarkan dekrit kerajaan bersama (dikenal dengan Amanat 30 Oktober 1945 ) yang isinya menyerahkan kekuasaan Legeslatif pada Badan Pekerja KNI Daerah Yogyakarta. Mulai saat itu pula kedua penguasa kerajaan di Jawa bagian selatan mengeluarkan dekrit bersama dan memulai persatuan dua kerajaan.

Semenjak saat itu pula dekrit kerajaan tidak hanya ditandatangani kedua penguasa monarki melainkan juga oleh ketua Badan Pekerja KNI Daerah Yogyakarta sebagai simbol persetujuan rakyat. Perkembangan monarki persatuan mengalami pasang dan surut. Pada 18 Mei 1946, secara resmi nama Daerah Istimewa Yogyakarta mulai digunakan dalam urusan pemerintahan menegaskan persatuan dua daerah kerajaan untuk menjadi sebuah daerah istimewa dari Negara Indonesia. Penggunaan nama tersebut ada di dalam Maklumat No 18 tentang Dewan-Dewan Perwakilan Rakyat di Daerah Istimewa Yogyakarta. Pemerintahan monarki persatuan tetap berlangsung sampai dikeluarkannya UU No 3 Tahun 1950 tentang pembentukan Daerah Istimewa Yogyakarta yang mengukuhkan daerah Kesultanan Yogyakarta dan daerah Paku Alaman adalah bagian integral Negara Indonesia.[2]

Dengan memperhatikan sejarah pembentukan Daerah Istimewa Yogyakarta yang telah dipaparkan diatas, akhirnya

Salah satu sudut kota Yogyakarta

dapat dipelajari bagaimana status Yogyakarta, kehidupan pemerintah serta perpolitikannya. Merunut pada perjalanan panjang sejarah pembentukan DIY yang telah disahkan berpuluh-puluh tahun yang lalu, hadirlah permasalahan yang seakan mencuat dan diekspos berbagai media baik cetak, audio hingga audio visual. Permasalahan itu tak lain adalah status DIY sendiri yang kerap disandangkan dengan titel daerah monarki diatas negara demokrasi. Banyak pihak yang mengklaim bahwa DIY merupakan daerah yang tidak semestinya bergelar monarki serta hidup di dalam negara Indonesia. Banyak pihak juga yang mengemukakan pendapatnya bahwa Yogyakarta adalah kota kerajaan yang harus segera di benahi. Apalagi, sekarang ini DIY dihadapkan dengan gejolak dilema pemilihan gubernur. Masyarakat asli Yogyakarta yang sangat menjunjung budaya keraton, pastilah menginginkan keberadaan gubernur adalah  suatu ketetapan, sesuai dengan garis keturunan sultan Hamengku Buwono. Namun, pemerintah RI menginginkan DIY melakukan pemilu demokratis dalam pencarian gubernur selanjutnya. Masalahpun akhirnya memanas. Kondisi DIY kini diantara pemilihan secara demokratis yang memang telah diatur oleh UUD, atau penetapan yang memang sudah menjadi kemufakatan bersama warga DIY yang menjunjung tinggi nilai-nilai kesultanan. Lalu, bagaimana langkah bijak dalam menuntaskan permasalahan tersebut? Penulis akan berusaha memaparkan inti permasalahan serta langkah-langkah yang bisa ditempuh dalam menuntaskan dilema DIY .

Masyarakat Yogyakarta sempat tercengang dengan pernyataan presiden RI, Susilo Bambang Yudhoyono tentang “monarki Yogyakarta”. Akhirnya, ramai-ramai masyarakat Yogyakarta menggugat pernyataan SBY yang telah menimbulkan kontroversi tersebut. Kontroversi pun terjadi karena kata-kata SBY seakan melukai status Yogyakarta sebagai Daerah Istimewa. Bahkan, masyarakat menilai bahwa SBY telah menyalahi proses pemerintahan DIY yang sudah sejak dari dulu sekali tidak pernah diributkan dengan opsi pemilihan atau penetapan dalam pencarian gubernur DIY. Namun, kini permasalahan jadi memanas karena hadirnya Rancangan Undang-Undang atau RUU tentang Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) yang telah memasuki tahap akhir, yaitu pembahasan alternatif pemilihan kepala daerah atau gubernur.

Kasus DIY sebenarnya terdapat dua sisi pandangan. Sisi pandangan pro dan kontra. Pihak yang pro terhadap pemilihan gubernur, berpandangan bahwa DIY harus melakukan pemilu demokratis dalam memilih kepala daerah seperti provinsi-priovinsi lainnya. Namun, disisi lain pandangan kontra menyatakan bahwa DIY tidak harus melakukan pemilu, mereka lebih menginginkan proses penetapan dalam memilih kepala daerah di Yogyakarta.

Dalam menyelesaikan perbedaan pandangan tersebut, Kementrian Dalam Negeri akhirnya melakukan survei tentang memilih atau penetapan gubernur terhadap masyarakat Yogyakarta. Hasilnya pun akhirnya menimbulkan kontroversi baru setelah kontroversi terhadap SBY. Masyarakat beranggapan bahwa hasil survei kemendagri telah menipu suara hati masyarakat DIY. Hasil yang menyatakan bahwa 71 persen warga Yogyakarta menginginkan jabatan gubernur dan wakil gubernur dilakukan dengan cara pemilihan itu, akhirnya ditolak mentah-mentah oleh masyarakat DIY.

Peta Wisata Yogya

Seperti yang dikutip dari jendelaberita.com, Nurjani Setiawan selaku Koordinator Komite Independen Pengawal Referendum menyatakan pernyataan Dirjen Otonomi Daerah Kemendagri tentang hasil survei itu adalah bentuk rekayasa dan survei tersebut dilakukan secara bohong-bohongan. “Dari Sabang sampai Merauke, masyarakat tahu fakta sejarah di Yogyakarta,” kata dia, Minggu 5 Desember 2010. Sehingga dia menilai survei itu hanya akal-akalan dari pemerintah pusat.

Menurut Nurjani, jika pemerintah pusat ingin survei yang benar, dia siap menantang Dirjen Otda Kemendagri untuk datang ke Yogyakarta dan melakukan survei dengan metotologi yang benar.

Dan akhirnya, Komite Independen Pengawal Referendum bersama dengan 2000 relawan lainnya saat ini terus mengawal Rancangan Undang-Undang Keistimewaan Yogyakarta. Jika hasil pembahasan RUU ini tidak sesuai dengan aspirasi masyarakat, pihaknya akan menyelenggarakan referendum yang tujuannya untuk mengetahui apa yang sebenarnya diinginkan masyarakat Yogyakarta terhadap keistimewaan Yogyakarta.

Penulis berpendapat bahwa secara ketatanegaraan mestinya Yogyakarta tidak perlu dipersoalkan  tentang bentuknya, apakah monarki atau demokrasi. Tentu, akan lebih baik jika pemilihan kepala daerah di DIY tetap merujuk pada kearifan lokal. Hal itupun senada dengan yang diungkapkan oleh inilah.com. Penulis pun mengutip pandangan yang ditegaskan Irman Putra Sidin, pakar hukum tata negara asal Universitas Indonesia. Menurut Irman, tidak ada masalah untuk bisa menetapkan langsung Sri Sultan sebagai Gubernur Yogyakarta. Asalkan konstitusi masih melindunginya. Namun, lagi-lagi status DIY dibentrokkan dengan Daerah Istimewa Yogyakarta yang selalu diperseterukan dengan Pasal 18 ayat 4 yang berbunyi, “Gubernur, Bupati dan Walikota masing-masing sebagai Kepala Pemerintah Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota dipilih secara demokratis.”

Menurut Profesor Jimly Asshiddiqie, Guru Besar Hukum Tata Negara Universitas Indonesia, membaca sebuah konstitusi haruslah satu kesatuan normatif, tidak boleh sepenggal-penggal. Menurutnya pula, Indonesia sebenarnya menganut sistem desentralisasi yang asimetris. Sehingga, tidak mutlak seragam, ada variasi di sana-sini. Pada pasal 18B disebutkan bahwa negara mengakui dan menghormati satuan-satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus atau bersifat istimewa yang diatur dengan Undang-undang, seperti yang terjadi di Daerah Istimewa Yogyakarta yang merupakan satu dari empat daerah khusus / istimewa tersebut.

Keempat daerah itu dibolehkan memiliki keistimewaan. Seperti pada Aceh yang memiliki struktur pemerintahan dan peradilan Islam. Begitu juga Papua dan Papua Barat yang memiliki Lembaga Perwakilan dan Pengadilan Adat. Gubernur DIY tidak dipilih lewat Pemilihan Umum melainkan berasal dari Kesultanan Yogyakarta. Menurut Profesor Jimly Asshidique keistimewaan DIY merupakan produk sejarah dan tidak pernah jadi masalah selama 65 tahun Indonesia berdiri.

Lalu, bagaimana cara menyelesaikan persoalan tersebut?

Sebenarnya, ada setidaknya tiga langkah alternatif yang bisa diambil dalam menyelesaikan persoalan DIY. Menurut  Gamawan Fauzi, ada empat alternatif yang diusulkan dalam memilih Gubernur DIY dan keempatnya masih dalam pembahasan untuk bisa ditetapkan masuk dalam RUU. Dalam penjelasannya, ia mengungkapkan tiga alternatif, yang pertama adalah dengan langsung secara otomatis memilih Sultan menjadi gubernur.

Langkah pertama itu adalah cara yang diinginkan oleh masyarakat Yogyakarta. Namun, alternatif kedua bisa memasukkan nilai-nilai demokrasi didalamnya dengan pemilu seperti di provinsi-provinsi lainnya. Dan opsi alternatif yang ketiga adalah menggabungkan nilai demokratis pemilu dengan nilai-nilai kesultanan.

Gamawan menjelaskan, bahwa pembahasan alternatif-alternarif itu masih  memerlukan waktu lama karena harus disinkronkan dengan konstitusi yang mengatur tata cara pemilihan kepala daerah.

Menelaah kajian dan pembahasan diatas, penulis menilai bahwa dalam menuntaskan dilema di Yogyakarta haruslah dengan kerjasama yang baik antara pemerintah dan masyarakat DIY. Alternatif-alternatif yang dikemukakan diatas pasti tidak akan bisa berjalan dengan baik tanpa perbincangan bersama antara pemerintah dan warga. Perlu ada diskusi antara dua pihak pro dan kontra dan mengambil jalan tengah dalam menyelesaikan permasalahan tersebut, atau memilih langkah yang lebih tepat serta bijak digunakan.

Indonesia bukanlah negara yang otoriter, namun negara yang demokrasi. Tentulah akan mengambil solusi bijak yang bisa mensejahterakan masyarakat DIY dan tidak melukai peraturan Negara yang berlaku. Semoga permasalahan yang masih dalam bentuk RUU ini bisa terselesaikan dengan baik dan tidak menimbulkan pihak-pihak yang sakit hati. Wallohu’alam bishawab.

One thought on “Dilema Pemilihan Kepala Daerah di Yogyakarta

  1. Ping-balik: Urgensi pend politik « nia's blog

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s