Pers Pancasila, antara Liberal atau Otoriter?

Oleh: Tetsuko Eika

Mahasiswa Jurnalistik UIN Bandung

Kehidupan pers di Indonesia kian hari kian berkembang. Ia tumbuh bak cendawan di musim penghujan. Setiap isu hingga berita disoroti dengan tajam, kritis atau ada yang terlalu dibuat-buat untuk mendongkrak popularitas berita dan tentunya media yang menyiarkannya.

Berbicara tentang pers di Indonesia, sungguh tak akan pernah lepas dari sistem yang menyelimutinya.  Keberadaan suatu pers dalam suatu negara, beserta pola gerakannya, bisa dilihat dari sistem komunikasi yang menjadi motor dan haluan penggerak. Lalu, timbul pertanyaan, sistem komunikasi yang seperti apa yang menaungi Indonesia?

Dalam kehidupan komunikasi, kita mengenal istilah sistem komunikasi Indonesia. Sistem ini merupakan rumusan baru bagi Indonesia. Meskipun pelaksanaannya secara implisit telah dilakukan oleh bangsa Indonesia dalam kehidupan sehari-hari, terutama melalui norma sistem pers Indonesia. Namun rumusan yang jelas tentang sistem komunikasi Indonesia masih belum dimiliki.

Dengan merumuskan sistem komunikasi Indonesia, maka kita akan memiliki sebuah bangunan sistem dalam berkomunikasi yang seragam serta menjadi ciri dan karakter bangsa Indonesia. Bangunan dari sistem komunikasi Indonesia itu akan berlandaskan pada pola komunikasi yang dikembangkan di Indonesia dengan perangkat nilai dan perundangan yang ada. Sebab pola komunikasi didalam suatu negara akan menentukan bangunan sistem komunikasi yang akan dikembangkan di negara tersebut.

Maka, sungguh erat kaitannya sistem komunikasi di Indonesia dengan aplikasi nyata sistem persnya. Seperti halnya dengan Indonesia, beberapa dekade terakhir Indonesia telah mengalami perguliran sistem pers. Mulai dari Authoritarian Press (Pers otoriter), Libertarian Press (Pers Liberal), hingga kini menetap di sebuh sistem yang diharapkan mampu sesuai serta bijaksana, yaitu sistem pers pancasila.

Menyoal sistem pers pancasila di Indonesia, nampaknya kita harus mengetahui bagaimana sistem tersebut bisa menjadi ikon Indonesia. Dan mau tak mau pers pancasila sendirilah yang menjadikan Indonesia sebagai pelopor sistem pers yang “beda”. Dengan mengusung pancasila sebagai sistem, seakan-akan “menambah” kategori sistem pers Fres S. Siebert, Theodore Peterson dan Wilbur Schramm dalam buku “Four Theories of the Press”, menjadi 5 kategori.

Sebenarnya, hadirnya sistem pers pancasila mengacu pada buku sistem pers Indonesia, dilandasi oleh landasan idiil Indonesia dan landasan konstitusional, UUD 1945. Perjuangan nasional Indonesia yang banyak dilatarbelakangi oleh penjajahan, dominansi pengaruh asing pada masa lampau hingga kondisi budaya dan status masyarakatnya, menjadikan sistem pers Indonesia sebagai sistem pers pancasila.

Sayangnya, nilai luhur yang dibangun dari sistem pancasila seakan dirong-rong oleh dua sistem pengapit yang kini meledak di dunia, yaitu liberal dan otoriter. Indonesia yang katanya selalu berusaha menjadi garda pers yang social responsibility press atau pers tanggung jawab sosial, mulai dikaburkan dengan pola-pola gerakan liberal dan otoriter yang menyusup lewat gerakan massal bernama globalisasi media. Mau tak mau, demi mengembangkan sistem pers bangsa sendiri, pers Indonesia banyak berkaca dari sistem asing. Sayangnya, filter yang digunakan Indonesia kurang kuat, sehingga nilai-nilai liberal mulai muncul dan meracuni sistem pers Indonesia.

Kita akhirnya mengetahui, pengaruhi pers di Indonesia terlampaui kuat mencuci otak generasi bangsa. Akibat “persamaan” gerakan dengan sistem pers “kamuflase” dari asing itu, pers Indonesia banyak dicekoki nilai-nilai kepalsuan bangsa, yang sebenarnya tidak sesuai dengan kepribadian Indonesia itu sendiri. Contoh kasusnya, seperti beredarnya majalah Playboy di Indonesia yang sangat mencederai jati diri sistem pers Indonesia. Selain itu, kini nampak gencar pers Indonesia memberitakan nilai-nilai hedonisme, seksualitas hingga kekerasan di tengah masyarakat. Kembali pada persoalan awal, sistem pers pancasila kembali terlukai.

Kondisi liberalnya pers Indonesia pun semakin tambah “panas” dengan hadirnya para penguasa media yang memonopoli pers. Bukan sesuatu yang aneh lagi, bahwa kini berita dalam media bisa dipesan pihak perorangan atau kelompok. Pers dijadikan alat untuk “menyikut”, menjatuhkan rival bisnis, menghancurkan sisitem politik hingga pencitraan diri ataupun golongan. Sungguh, kondisi tersebut tak ubahnya seperti sistem pers otoriter. Pers direnggut suara demokratisnya dan dipaksa bungkam dengan terror-teror yang menekan. Dan sistem otoriter berkata, bahwa siapa yang memegang modal terbesar, dialah yang menentukan arah kebijakan media.

Lalu, bagaimana dengan jargon yang mengatakan bahwa pers di Indonesia mesti independen? Pers yang menjunjung nilai-nilai pancasila serta memiliki kebebasan suara untuk menginformasikan berita secara bertanggungjawab. Rasanya, lagi-lagi sistem pers pancasila yang katanya ideal dengan bangsa Indonesia dicederai oleh abu-abunya sistem pers di Indonesia sendiri. Sepertinya, para pejuang pers di Indonesia harus paham betul, apa itu makna pancasila yang sebenarnya. Wallohu’alam.[]    

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s